Forum Diskusi Kota Tasikmalaya

Sebelumnya saya turunkan tentang tarif parkir, sekarang kendaraan yg hilang harus diganti oleh pengelola parkir.
dari detik.com

Asal muasal kejadian dan proses hukumnya:

Perjuangan 10 Tahun Anny R Gultom Tanpa Henti
Jakarta - Satu dasawarsa lalu, 1 Maret 2000, Anny R Gultom berbelanja ke pusat perbelanjaan di daerah Mangga Dua, Jakarta Pusat. Mobil toyota kijang yang disopiri anaknya, Hontas Tambunan, langsung diparkir di lokasi yang dikelola PT SPI.

Tetapi siapa nyana, begitu selesai berbelanja, ibu dan anak itu tak menemukan mobil mereka di tempat semula. Dicari ke berbagai lokasi, tak juga ketemu. Lantas, mereka pun meminta pertanggungjawaban PT  Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking.

Tetapi sang pengelola parkir pun berdalih, kehilangan mobil menjadi tanggung jawab pemilik. Hal itu sesuai dengan klausul yang terdapat dalam setiap karcis parkir. Artinya, SPI berlindung di balik klausul 'kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik'.

Anny dan Hontas tidak terima. Kedunya menggugat PT SPI ke pengadilan. Dan akhirnya, PN Jakarta Pusat memenangkan gugatan tersebut, medio Juni 2001. Saat itu, majelis hakim pimpinan Andi Samsan Nganro membuat terobosan hukum dalam putusannya.

Dalam petitum-nya, majelis berpendapat bahwa klausul-klausul baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah alias sepihak. Perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum. Andi Samsan berpendapat, klausul baku seperti dalam karcis parkir sangat merugikan kepentingan konsumen.

“Tapi PT SPI tak terima dengan putusan PN Jakpus ini. Lalu mengajukan banding,” kata kuasa hukum Anny, David Tobing saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (27/7/2010) pagi ini.

Dan lagi-lagi, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, PT SPI kalah. Masih tidak terima, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tapi lagi-lagi kalah.

“Usai keputusan kasasi MA, PT SPI mengganti kerugian Anny sebesar Rp 60 juta. Tapi masih tidak terima dan mengajukan PK. Dan faktanya sekarang, PK tetap mengalahkan PT SPI. Ini yurisprudensi hukum Indonesia. Bisa menjadi dasar hukum,” tegasnya.

Putusan MA menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa di tempat yang lain

MA: Putusan Ini Jadi Rujukan Untuk Semua Pengelola Parkir
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti kendaraan yang hilang di area-nya menjadi rujukan bagi seluruh pengelola, baik swasta atau pemerintah. Pemerintah juga diminta mengubah Perda yang mengatur perparkiran.

“Karena putusannya sudah final yaitu Peninjauan Kembali (PK),maka harus ditaati. Baik oleh pengelola swasta maupun pengelola pemerintah,” kata Kasubag Humas dan Profesi MA, Andri Tristianto Sutrisna kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, (27/7/2010).

Menurut Andri, khusus untuk parkir yang dikelola Pemda, harus di revisi terlebih dahulu Perda yang menaunginya.

“Kalau untuk swasta, percuma kalau tidak mematuhi. Karena kalau ada yang menggugat, pasti mereka kalah karena sudah ada rujukan putusan,” terang Andri.

Dalam putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus), Majelis Hakim berpendapat bahwa klausul-klausul baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah alias sepihak. Perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum. Majelis yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro berpendapat, klausul baku seperti dalam karcis parkir sangat merugikan kepentingan konsumen.

“PK mengamini pertimbangan hukum PN tersebut,” ucap Andri.

Putusan yang baru keluar baru-baru ini berdasarkan permohonan PK perkara 124
PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT SPI, sebuah perusahaan layanan parkir. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. MA malah menguatkan putusan kasasi dan menolak PK PT SPI.

Apa Kata Pengelola Parkir?

Asosiasi Pusat Belanja Nilai Putusan MA Aneh
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) ini sungguh berpihak pada konsumen: pengelola parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang. Jelas putusan ini kurang berkenan di hati Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang bakal terkena dampak.

"Saya kira ini aneh keputusannya. Bayangkan saja kalau kita harus mengganti kendaraan yang hilang, berarti kami bisa dong minta biaya parkirnya berbeda-beda sesuai dengan jenis mobilnya," kata Ketua APPBI Stefanus Ridwan saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/7/2010).

Menurutnya, pihak pengelola parkir hanya bertugas menyediakan lahan untuk parkir tanpa menjamin secara penuh keamanan kendaraan yang dititipkan.

"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tapi bukan berarti kalau hilang kami harus ganti," kata dia.

Stefanus menjelaskan, biaya parkir yang didapatkan pengelola tidak sepadan bila harus mengganti kendaraan yang hilang.

"Mana ada yang mau ganti. Biaya operasional kami saja sudah pas-pasan. Kami sudah ajukan kenaikan harga tiket parkir tapi tidak pernah digubris," sesalnya.

Stefanus menjelaskan, dari setiap jam biaya parkir, ia harus membayarkan 20 persennya untuk pajak parkir.

"Tapi saya rasa keputusan (MA) ini sudah biasa. Di Indonesia ini kan sudah biasa keputusan yang tidak adil," tutupnya.

Dan Bagaimana dengan kota tercinta kita?
Apa kata anda?